SOAL LATIHAN MAIL HANDLING

KLIK DISINI UNTUK MEMBUKA SOAL MAIL HANDLING

SOAL UJI COBA BENTUK PPS:
SOAL UJI COBA TRY OUT

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN SIUP, SITU, NPWP, NRP, NRB, dan AMDAL

PENGERTIAN SIUP, SITU, NPWP, NRP, NRB, dan AMDAL 1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)       Siup adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP kecil dan menengah masa berlakunya tidak terbatas selama perusahaan yang dimiliknya masih menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan SIUP besar masa berlakunya Lima tahun, berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan Surat Izin Gangguan (HO)       Situ adalah surat izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan dilokasi tertentu. Dalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan Retribusi Izin usaha perdaganggan izin. Surat Izin Gangguan adalah Pemberian izin tempat  usaha kepada perusahaan atau badan di  lokasi badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan.
Baca selengkapnya

PERSYARATAN MENDAPATKAN SITU, SIUP, NPWP, NRP, NRB dan AMDAL

Jenis - jenis surat izin usaha beserta syarat- syaratnya Perizinan usaha dagang adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Fungsi adanya surat izin usaha bagi pemerintah untuk mengetahui perkembangan tentang dunia usaha di wilayah Indonesia. Undang-undang tentang perizinan usaha tertera pada SK Menteri perdagangan Nomor 1458/KP/12/1984. Jenis-jenis surat perizinan usaha adalah sebagai berikut : SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat II. Prosedur untuk mendapatkan SITU adalah sebagai berikut : Meminta izin kepada para penduduk yang menempati lingkungan disekitar lokasi usaha. Jika sudah memperoleh izin dari para penduduk dan diketahui oleh RT dan RT setempat, kemudian diteruskan ke kelurahan dan kecamatan. Setelah diketahui oleh lurah dan camat, akhirnya diurus di kotamadya/kabupaten dan membayar biaya izin PERDA Nomor 17/PD/1976, Nomor 35/PD/1977, dan Nomor 09 tahun 1986
Baca selengkapnya